Menpan RB Langkahi Wewenang Pimpinan KPK

M88 Rimanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi tidak berwenang memberikan sanksi untuk pegawai lembaga antirasuah. “Kalau setahu saya atasan kami ya pimpinan KPK bukan Menpan RB. Jadi tidak berwenang (Yuddy beri sanksi),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (03/03). Baca Juga KPU Didesak Batalkan Agus-Sylvi karena Program Semiliar untuk RW Gempa 6,4 SR Mengguncang Aceh Revolusi Diam-Diam dari Petamburan Priharsa menjelaskan pegawai KPK diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) sendiri dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 yang sudah diperbaharui menjadi PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang SDM KPK. “KPK ini pegawainya ada PP sendiri dan di UU disebutkan keputusan tertinggi ada di tangan KPK,” tutur dia. Menurut Priharsa, jenjang pegawai di lembaga superbody ini dibagi menjadi tiga tingkatan, pertama pegawai tidak tetap, kedua pegawai tetap, dan ketiga PNS yang dipekerjakan. Dia menambahkan, bahwa seluruh unsur tersebut ikut dalam aksi pagi tadi. Priharsa justru meminta Menteri Yuddy untuk menjelaskan siapa pegawai KPK yang akan diberikan sanksi. Agar, lanjut dia semua pihak mendapat kejelasan dari ucapan mantan politisi Partai Hanura itu. “Tanya pak Yuddy (untuk siapa yang mendapat sanksi). Setahu saya yang ada di PP, keputusan tertinggi ada di pimpinan KPK,” tandasnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Menpan RB , Demo Karyawan KPK , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews

Post Terkait