Kasus Korupsi Pasar Madiun, KPK Geledah Kantor Tata Bumi Raya

M88 Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor perusahaan kontraktor PT Tata Bumi Raya yang berada di Jalan Pandegiling Nomor 223, Surabaya, Rabu (19/10). Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun yang menjerat Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka. “Iya (penggeledahan di kantor PT Tata Bumi Raya). Penyidiknya masih bekerja,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi. PT Tata Bumi Raya yang diketahui milik Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Jamhadi, diduga merupakan subkontraktor yang digandeng oleh PT Lince Romauli Raya. Sejauh ini, belum diketahui hasil dari penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK tersebut. Sebelumnya, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), ruang kerja Wali Kota Madiun, Rumah Dinas Wali Kota Madiun, rumah pribadi hingga rumah milik anak Bambang Irianto. Tak hanya itu, KPK juga telah melayangkan surat permintaan kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Bambang dan anaknya, Bonnie Laksamana bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Diketahui, KPK menetapkan Bambang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, Senin (17/10). Bambang menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014. Bambang diduga melakukan penyimpangan dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun dengan nilai anggaran Rp 76,5 miliar serta menerima suap dan gratifikasi. Padahal, sebagai Wali Kota, Bambang seharusnya mengurus dan mengawasi proyek tersebut. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Fana Suparman/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu